Kerukunan Umat Beragama Terbalut dalam Pancasila

Semarang, Oki Setiana Dewi. Lima agama yang eksis, yaitu Islam, Kristen, Katholik, Hindu dan Budha, saat revoluasi kemerdekaan sepakat membentuk negara dan menyepakati dasar negara Pancasila. Semua terlibat dalam forum Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPU PKI).

Mufakat mereka diwakili dalam setiap sila di Pancasila. Karena Pancasila digali dari akar budaya bangsa Indonesia dan dijiwai nilai agama. Yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan atau kerukunan, musyarawah, kebijaksanaan, serta keadilan.

Kerukunan Umat Beragama Terbalut dalam Pancasila (Sumber Gambar : Nu Online)

Kerukunan Umat Beragama Terbalut dalam Pancasila

Hal itu menjadi dasar terbinanya kerukunan hinga sekarang. Dtambah yang Kong Hu Chu yang diakui belakangan, semua umat beragama terbangun dalam ikatan sebagai bangsa Indonesia. Karena itu, menolak upaya pihak-pihak tertentu yang memaksakan membuat negara agama, apalagi dilakukan dengan peperangan.

Demikian disampaikan buku dalam buku Negara Pancasila yang juga Wakil Ketua Umum PBNU H Asad Said Ali dalam sesi hari kedua seminar dan lokakarya (Semiloka) Langkah Strategis dan Taktis untuk Menciptakan Kerukunan Antar dan Intern Umat Beragama dalam Bingkai NKRI yang diadakan Balai Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Agama bersama Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) di Semarang, Ahad.

Oki Setiana Dewi

Oki Setiana Dewi

Semiloka yang dilaksanakan dua hari, Sabtu-Ahad (24-25/9) ini diikuti perwakilan lima agama dan aktivis mahasiswa. Juga utusan ormas keagamaan Jawa Tengah.

Disampaikan Asad, saat ini ada lebih dari 20 kelompok kepercayaan yang meminta diakui sebagai agama. Padahal sejak dulu sudah diwadahi dalam aliran kepercayaan yang totalnya ada 220 di Indonesia. Diantara mereka dan juga kelompok lain, ada yang gemar melakukan gerakan yang mengatasnamakan agama. Sehingga terjadi kasus penistaan terhadap agama.

Menurut mantan Wakil Kepala BIN ini, pengakuan sebagai agama sulit dipenuhi. Sebab sejarah dan muatannya beda. Tidak bisa meminta hak sama dengan agama-agama yang turut mendirikan negara RI.

Saat ini ada kelompok yang menginginkan diakui sebagai agama. Saya kira sulit, karena nilai mereka tidak sama dengan agama-agama yang mendirikan republik ini, terangnya.

Asad juga mengupas tentang faksi-faksi dalam agama dengan berbagai varian ideologinya. Serta pemaparan gerakan radikal trans nasional yang belakangan membuat Indonesia panen kasus terorisme.

Pembicara lain, Rektor Unwahas Dr Noor Achmad menyampaikan, selama ini terjadi masalah dalam hubungan antar umat beragama maupun intern satu agama karena ada politisasi terhadap agama. Masalah yang terjadi, termasuk konflik, muncul karena dibuat dengan tujuan politis tertentu.

Untuk menjaga kerukunan, kata Ahmad, tak cukup dengan dialog keagamaan. Tetapi harus disertai gerakan melalui kebudayaan, perekonomian dan bidang lainnya.

Pembicara lain yang mengiri Semiloka tersebut adalah Kepala Kepala Badan Litbang dan Diklat Kemenag Prof Abdul Djamil, Kapuslitbang Kehidupan Keagamaan Kemenag, Prof Abdurrahman Masud, Ketua FKUB Jateng Dr Abu Hafsin Umar dan Dekan FH Unwahas Prof Mahmutarom.

Redaktur : Mukafi Niam

Kontributor: Muhammad Ichwan

Dari (Warta) Nu Online: http://www.nu.or.id/post/read/34073/kerukunan-umat-beragama-terbalut-dalam-pancasila

Oki Setiana Dewi

LPPNU Gelar Pelatihan Peningikatan Kapasitas Kelembagaan

Cirebon, Oki Setiana Dewi. Untuk kesekian kalinya, PP. LPPNU menggelar pelatihan tingkat nasional. Pelatihan yang diberi titel Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Melalui Pengembngan Agro Ecopreunership Berbasis Spritual untuk Membenung Radikalisasi di Perdesaan ini diikuti oleh 80 peserta. Mereka adalah pengurus LPPNU, yang berasal dari 70 kabupaten dan 10 provinsi. Ada provinsi Lampung, NTB, Kaltim dan lain-lain, tugas salah satu panitia, Rahmat Faisol.

Menurut Faisol, pelatihan kali ini intinya adalah peningakatan kapasitas kelembagaan. Diharapkan, dengan pelatihan itu kelak peserta dapat membangun LPPNU secara lebih baik dan kuat. Sebab, kalau lembaga sudah baik, baru bisa bergerak untuk yang lain, ujarnya.

LPPNU Gelar Pelatihan Peningikatan Kapasitas Kelembagaan (Sumber Gambar : Nu Online)

LPPNU Gelar Pelatihan Peningikatan Kapasitas Kelembagaan

Pelatihan kali ini dimulai Jumat (20/1) hingga 4 hari kedepan. Jadwal yang dirilis panitia menyebutkan bahwa Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siraj akan memberi pengarahan pada Sabtu malam (21/1). Selain diberi penyampaian materi, peserta juga diajak turun langsung ke lapangan berdiskusi dengan petani. Juga ada materi acara ngaji bareng dan kunjungan ke makam Sunan Gunung Jati.

Oki Setiana Dewi

Redaktur : Mukafi Niam

Kontributor: Aryudi A Razaq

Oki Setiana Dewi

Dari (Warta) Nu Online: http://www.nu.or.id/post/read/35938/lppnu-gelar-pelatihan-peningikatan-kapasitas-kelembagaan

Oki Setiana Dewi

Kebijakan Pupuk harus tegas dan Memihak Petani

Yogyakarta, Oki Setiana Dewi. Setiap musim panen selalu saja terjadi kisruh pupuk. Terlebih akhir-akhir ini, ketika kemampuan subsidi negara makin terbatas. Petani pun tergencet. Pada sisi input produksi petani selalu didera harga dan kelangkaan pupuk dan pada sisi produksi petani beras tidak boleh menikmati harga tinggi.

Pihak pabrik menuntut harga tinggi sementara negara didukung Bank Dunia beriktikad memurahkan harga beras demi pengamanan inflasi dan supaya yang miskin mampu beli beras, kata Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Daerah Istimewa Yogyakarta KH. Mohammad Maksum kepada Oki Setiana Dewi di Yogyakarta, Senin (11/12).

Kini, lanjut pakar ekonomi pertanian Universitas Gajah Mada (UGM) itu, petani terancam dengan naiknya harga dan tataniaga pupuk yang tidak jelas. Kondisi ini sangat menegangkan dan makin membuat petani tidak percaya pemerintah. Petani dibuat bimbang apakah harga naik atau tidak, subsidi dengan sistem voucer atau tidak.

Kebijakan Pupuk harus tegas dan Memihak Petani (Sumber Gambar : Nu Online)

Kebijakan Pupuk harus tegas dan Memihak Petani

Ceblung-ceblung ini harus segera dihentikan karena membingingkan dan membuat public distrust semakin memuncak. Skema harga dan tataniaga pupuk betul-betul harus pro-petani. Sudah waktunya negara benar-benar pro kaum tani dan tidak makin kurbankan buat menahan inflasi dan demi konsumen yang daya belinya terbatas, kata maksum.

Sebelumnya, pihak Bank Dunia memberikan laporan bahwa kemiskinan di Indonesia antara lain disebabkan karena harga beras yang mahal dan tidak terjangkau. Bank Dunia merekomendasikan agar harga beras tidak memberatkan masyarakat. Kontan laporan ini membuat petani semakin gusar akan adanya ancaman anjloknya harga beras di satu sisi, dan serbuan beras impor yang harganya lebih murah di sisi yang lain.

Dikatakan Maksum, para petani adalah bagian dari masyarakat Indonesia yang selama ini dimiskinkan oleh paradigma pembangunan yang hanya berorientasi pada terbentuknya masyarakat industri.

Oki Setiana Dewi

Dholim sekali kalau kita harus memiskinkan mereka lagi sebagai tumbal pembangunan. Janji politik para petinggi kan bagi kesejahteraan petani, mana janjimu? Jangan bikin petani makin tidak percaya dan marah, katanya. (nam)

Dari (Warta) Nu Online: http://www.nu.or.id/post/read/5659/kebijakan-pupuk-harus-tegas-dan-memihak-petani

Oki Setiana Dewi

Oki Setiana Dewi

KH Said Basalamah : Angka 9 Bersejarah

Brebes, Oki Setiana Dewi. Angka 9 mempunyai nilai sejarah yang tinggi bagi bangsa Indonesia. Bila dilihat dari jumlah huruf yang menyusun kata INDONESIA, maka berjumlah 9. Demikian juga dengan PANCASILA, berjumlah sembilan pula. Tak hanya itu, kata BUNG KARNO, BUNG HATTA. Semua huruf yang menyusunnya berjumlah sembilan.

Hal tersebut dikatakan Mutasyar PC NU Kab Brebes KH. Said Basalamah dalam Tasyarakuran Peringatan HUT ke-66 RI dan Nuzulul Quran di Masjid Agung Brebes, Selasa malam (16/8).

KH Said Basalamah : Angka 9 Bersejarah (Sumber Gambar : Nu Online)

KH Said Basalamah : Angka 9 Bersejarah

Menurut Kiai Said pada tahun 2011 ini, kondisinya hampir sama dengan pada tahun 1945 ketika pertama kali bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekannya. Bendera Merah Putih berkibar dengan gagah berani dan pertama kali lagu Indonesia Raya berkumandang di tanah air pada bulan puasa. Ya....masyarakat yang mayoritas umat muslim, pada saat itu sedang menjalani ibadah puasa, kemerdekaan menjadi berkah, ujarnya.

Acara tasyakuran yang diawali dengan buka puasa bersama masyarakat ini dihadiri seluruh Forkompinda Kabupaten Brebes. Bertempat di teras masjid Agung dan Alun-alun Brebes dan dilanjut dengan tarawih berjamaah.

Oki Setiana Dewi

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Brebes menyerahkan bantuan dana dari Pemkab Brebes senilai Rp. 150 juta kepada Masjid Ahmad Yani Kota Baru, Masjid Al Fatah Limbangan Wetan dan Musholla Nurjannah Wangandalem masing-masing mendapatkan Rp.50 juta. Diberikan juga bingkisan untuk 14 ustadz/kyai se Kabupaten Brebes.

Oki Setiana Dewi

Redaktur : Mukafi Niam

Kontributor: Wasdiun

Dari (Warta) Nu Online: http://www.nu.or.id/post/read/33519/kh-said-basalamah--angka-9-bersejarah

Kang Said: Kembalikan Roh Polri sebagai Polisi Rakyat

Jakarta, Oki Setiana Dewi

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Said Aqil Siroj, meminta Pemerintah melakukan reformasi total di tubuh kepolisian. Polri diminta dikembalikan ke tugas pokok dan fungsi awal sebagai polisi rakyat yang melindungi dan mengayomi masyarakat tanpa pamrih.

Permintaan itu disampaikan Kiai Said, menyusul terulangnya tindakan kepolisian dalam menjalankan tugas pengamanan yang justru berakibat jatuhnya korban jiwa, tepatnya dalam pembubaran aksi demonstrasi di Pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat. Kejadian tersebut dinilai bisa terjadi lantaran polisi tidak melihat rakyat sebagai objek yang semestinya dilindungi dan diayomi secara total.

Kang Said: Kembalikan Roh Polri sebagai Polisi Rakyat (Sumber Gambar : Nu Online)

Kang Said: Kembalikan Roh Polri sebagai Polisi Rakyat

"Saya terus terang sangat menyesalkan kejadian di Bima. Kejadian itu bisa terjadi karena Polri keluar dari ruhnya sebagai polisi rakyat, mereka tidak bekerja sebagaimana mestinya melindungi dan mengayomi masyarakat," ungkap Kiai Said di Jakarta, Senin (26/12).

Oki Setiana Dewi

Kiai Said juga mengatakan, sejarah terbentuknya Polri juga diawali dari polisi rakyat, sehingga dalam menjalankan tugas sudah semestinya mengutamakan kepentingan masyarakat. Namun kondisi yang terjadi sekarang adalah sebaliknya, dimana aparat kepolisian lebih mengutamakan pihak yang memberikan bayaran lebih.

"Dalam menjalankan tugas pengamanan, sudah semestinya mereka mengedepankan bagaimana melindungi masyarakat. Soal nanti di proses penyelidikan dan penyidikan ternyata masyarakat yang salah, itu nanti prosesnya, yang terpenting langkah awal harus mengutamakan kepentingan rakyat," tegas Kang Said, demikian Kiai Said disapa dalam kesehariannya.

Oki Setiana Dewi

Untuk bisa menjadi polisi rakyat, Kang Said memberikan sejumlah masukan. Di antaranya adalah dilakukan pembenahan internal, yaitu proses rekrutmen yang tidak diiringi adanya prakter nepotisme dan suap menyuap.

"Yang tidak bisa juga ditinggalkan adalah perbaikan kurikulum pendidikan kepolisian. Bagaimana menjalankan tugas pengamanan yang berpihak ke rakyat harus ditekankan, harus diutamakan," tuntas Kang Said.

Penulis: Emha Nabil Haroen

Dari (Warta) Nu Online: http://www.nu.or.id/post/read/35515/kang-said-kembalikan-roh-polri-sebagai-polisi-rakyat

Oki Setiana Dewi

Konjen Amerika Berdiskusi di PWNU Jawa Timur

Surabaya, Oki Setiana Dewi. Konsul Jenderal Amerika di Surabaya, Kristen F Bauer, mengunjungi Kantor PWNU Jawa Timur pada Kamis (11/8) siang. Meski Konjen datang, namun pengajian Ramadlanan yang dihelat PWNU di lobi utama tidak terpengaruh.

Pengajian yang diasuh oleh H Masyhudi Mukhtar, MBA (Sekretaris PWNU) tetap berlangsung, sedangkan Konjen diterima di ruang tamu VIP dan ditemui oleh dr H Muhammad Thohir, SpKJ (Wakil Ketua), H Ahmad Sudjono (Wakil Sekretaris) dan H Rosyidi (Bendahara).

Konjen Amerika Berdiskusi di PWNU Jawa Timur (Sumber Gambar : Nu Online)

Konjen Amerika Berdiskusi di PWNU Jawa Timur

Dalam pertemuan itu terjadi dialog dua arah, saling bertanya-jawab. Konjen lebih banyak bertanya seputar peranan NU terhadap radikalisme, peranan pemerintah terhadap pesantren di Lombok yang disinyalir menjadi base camp jaringan kelompok radikal serta peta lokasi yang berpotensi memunculkan kelompok radikal. Termasuk tentang perkembangan jumlah warga NU saat ini semakin bertambah atau malah menurun, dlsb. Tak kurang dari sepuluh pertanyaan pokok.

Oki Setiana Dewi

Sedangkan dari PWNU Jawa Timur lebih banyak bertanya seputar kebijakan luar negeri Amerika yang dinilai terlalu merugikan dunia Islam. Di antaranya seputar kelompok Taliban yang dulu dibina Amerika, lalu dihabiskan sendiri ketika sudah tidak dibutuhkan lagi; hak veto di PBB yang selalu menguntungkan Israel; Hamas yang menang Pemilu tapi tidak diakui; invasi ke Irak yang diiringi dengan penjualan senjata besar-besaran ke Saudi Arabia, dlsb. Termasuk tentang kuatnya pengaruh lobi Yahudi dalam penentuan kebijakan luar negeri Amerika, dan kerusuhan rasial di London yang konon sampai membakar masjid.

Konjen pun menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan baik. Amerika turut membantu rakyat Libya karena ada resolusi PBB untuk melindungi sipil muslim dari tentara Khadafi, kata Kristen F Bauer. Tentang Hamas, menurut Konjen, persoalannya memang tidaklah sederhana. Cukup rumit. Sebelum serangan ke Gaza dilakukan, Mesir dan Saudi Arabia telah terlebih dahulu menyetujui langkah itu. Inilah potret rumitnya persoalan di Timur Tengah, tutur Konjen.

Setelah pertemuan itu Konjen memberikan oleh-oleh berupa brosur panduan belalar di Amerika Serikat dan panflet konser musik Islami yang akan tampil di Surabaya. Sedangkan PWNU Jawa Timur menghadiahkan buku profil NU Jawa Timur dan Majalah Aula. Menjelang akhir pertemuan, konjen Kristen F Baeur membuka diri untuk berdiskusi lebih lanjut, di lain waktu, seputar kebijakan Amerika di luar negeri yang memang sebenarnya membutuhkan waktu lebih panjang lagi.

Oki Setiana Dewi

Redaktur : Mukafi Niam

Kontributor: M Subhan

Dari (Warta) Nu Online: http://www.nu.or.id/post/read/33430/konjen-amerika-berdiskusi-di-pwnu-jawa-timur

Oki Setiana Dewi

Tradisi Membaca dan Menulis

Jakarta, Oki Setiana Dewi. Komunitas nahdliyyin (sebutan untuk warga Nahdlatul Ulama/NU) kalangan pesantren kerap disebut kelompok tradisionalis: kampungan, kolot dan ndeso. Namun demikian, pemaknaan seperti itu pada dasarnya tidaklah sepenuhnya benar. Tradisionalis artinya konsisten mempertahankan tradisi-tradisi, yakni tradisi membaca dan menulis, terutama di kalangan pesantren.

Demikian disampaikan Ketua Lembaga Pendidikan (LP) Maarif NU Dr H A Fathoni Rodli M.Pd saat menjadi narasumber pada peluncuran dan bedah buku Membangun Profesionalitas Guru: Analisis Kronologis atas Lahirnya UU Guru dan Dosen karya Asrorun Niam Sholeh, di Gedung Teater Perpustakaan Nasional, Jalan Salemba Raya, Jakarta, Jumat (13/10) lalu.

Hadir pada acara peluncuran buku karya mantan aktivis Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) tersebut, Dr H Fasli Djalal Ph.D (Dirjen PMPTK Diknas RI), Prof Dr Suriani MA (Guru Besar Universitas Negeri Jakarta).

Fathoni, begitu panggilan akrab A Fathoni Rodli, mencoba meluruskan pemaknaan istilah tradisionalis, sebagaimana yang selalu dilekatkan pada kalangan nahdliyyin dan pesantren. Tradisional, dari kata tradisi. Dalam hal ini adalah selalu mempertahankan tradisi keilmuan. Bicara soal keilmuan, pesantren sudah sejak dulu, tradisi membaca dan menulis sudah lama, terangnya.

Tradisi Membaca dan Menulis (Sumber Gambar : Nu Online)

Tradisi Membaca dan Menulis

Maka, katanya, tidak heran jika seorang santri bisa menulis dan menerbitkan buku, seperti halnya penulis buku tersebut yang juga seorang santri. Bukan hal luar biasa kalau ada santri bisa bikin buku. Karena di pesantren sudah terbiasa menulis dan juga membaca, ungkapnya.

Berkaitan dengan lahirnya Undang-undang (UU) Guru dan Dosensebagaimana yang dibahas dalam buku setebal 222 halaman yang diterbitkan oleh Lembaga Studi Agama dan Sosial (eLSAS)Fathoni mengaku tak terlalu khawatir dengan nasib pesantren. Pesantren, dalam hal ini para guru/ustadz, kemungkinan tak akan mendapatkan tunjangan fungsional dari pemerintah karena tak mampu memenuhi tuntutan profesionalitas, sebagaimana yang diamanatkan dalam UU tersebut.

Oki Setiana Dewi

Kalau para guru atau ustadz di pesantren tidak dapat tunjangan fungsional ini, sudah biasa. Pesantren itu sudah mandiri sejak dulu, baik mandiri secara pendidikan maupun mandiri dalam bidang ekonomi. Bahkan, dulu (masa penjajahan Belanda, red) NU pernah mengharamkan pesantren menerima bantuan, terang Fathoni.

Fathoni menjelaskan definisi profesional sebagaimana dimaksud pemerintah dalam UU tersebut. Seorang yang berprofesi sesuatu, jelasnya, bisa dikatakan profesional jika memenuhi empat syarat, yakni, ada penghargaan (dalam bentuk uang atau yang lain) terhadap apa dikerjakan, harus berlatarbelakang pendidikan yang sama dengan pekerjaannya, menjadi anggota organisasi profesi dan memiliki kode etik profesi. Kalau mengikuti (pengertian, red) ini, tentu para guru/ustadz di pesantren tidak bisa memenuhi, ujarnya. (rif)

Oki Setiana Dewi

Dari (Warta) Nu Online: http://www.nu.or.id/post/read/5422/tradisi-membaca-dan-menulis

Oki Setiana Dewi